PMII Kota Mataram Desak DPRD NTB Tolak UU MD3

Suaranusa.com, Mataram–Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (26/02/2018).

Massa aksi meminta agar DPRD Propinsi NTB menentukan sikap terkait undang-undang MD3. Pasalnya Undang-Undang MD3 ini dalam beberapa point bisa menjadi bumerang untuk kebebasan pers dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

“Undang-Undang MD3 telah melanggar kebebasan kami untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi kami. Undang-Undang MD3 ini dapat memenjarakan kami para mahasiswa dan yang lainnya dalam menyampaikan aspirasi. Kami ke sini untuk mendesak DPRD menyatakan sikap menolak Undang-Undang MD3 ini,” ujar M. Solihin Ketua PC PMII Kota Mataram.

Pantauan suaranusa.com, sempat terjadi keributan antara petugas keamanan dengan massa aksi karena tuntutan massa aksi agar perwakilan dewan keluar untuk menemui massa aksi tidak kunjung datang. Sehingga massa aksi memaksa masuk namun dihalangi petugas.

Dalam keributan di kantor DPRD tersebut, beberapa mahasiswa berhasil masuk dari pintu belakang kantor DPRD Propinsi NTB terpaksa diamankan oleh petugas.

Keributan itu reda ketika Mahdi selaku Sekertaris Dewan keluar menemui demonstran di luar loby kantor DPRD.

Mahdi menerangkan bahwa DPRD tidak termasuk dalam kategori MD3, semua orang berhak mengritik dan menyampaikan aspirasinya, aturan MD3 itu berlaku untuk DPR RI.

“Hak menyampaikan aspirasi di daerah tetap ada, tidak ada pembatasan dalam hal ini. Saya mewakili semua DPRD merasa prihatin juga dengan MD3 ini, namun untuk merubah lagi UU MD3 ini harus melalui proses,” ujar Sekwan ini. (SN-06)

 

Comments
Loading...