Bappenas Evaluasi SLTR di Kabupaten Sumbawa

Suaranusa.com, Sumbawa Besar–Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa pada Rabu pagi (07/03/2018) di Kantor Bupati Sumbawa.

Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa, Tim Bappenas yang terdiri dari Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja, Pimpinan OPD terkait dalam hal ini Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, KCP BPJS Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa, KCP BPJS Kesehatan Kab. Sumbawa, KOMPAK Jakarta, NTB dan Sumbawa., Manager SLRT ( Sisten Layanan Rujukan Terpadu) Kab. Sumbawa.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Vivi Yulaswati, menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan monitoring tersebut adalah untuk melihat pencapaian, kendala, permasalahan dan inovasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa.

“Kami akan menjadikannya sebagai masukan bagi penyempurnaan intervensi program, dan menggunakan metode swakelola,” terang Vivi Yulaswati di hadapan para pejabat teras Kabupaten Sumbawa.

Monitoring terangnya, dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder tingkat Kabupaten, dalam hal ini Wakil Bupati Sumbawa, Instansi terkait, manager SLRT, serta stakeholder Kecamatan dan Desa.

Selain untuk mengetahui tantangan dan kendala pelaksanaan program SLRTdi Kabupaten, Kecamatan dan Desa, kunjungan monitoring dimaksudkan juga untuk melihat kemungkinan integrasi Program SLRT dengan Adminduk, Sistem Informasi Desa (SID) untuk informasi peluang bekerja (job information).

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, memaparkan bahwa inisiatif pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak Bulan Oktober 2016, mencakup 60 desa (dari 165 desa/kelurahan di 7 kecamatan) dari 24 kecamatan, dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 295.000.000,-.

“Anggaran tersebut dialokasikan untuk tali asih supervisor sebanyak 6 orang, fasilitator sebanyak 60 orang, pengadaan server sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 7 unit dan tablet sebanyak 60 unit,” ungkap Wakil Bupati Sumbawa.

Pada Tahun 2017 dan 2018 jelas Mahmud Abdullah, operasional SLRT dilanjutkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa dengan anggaran senilai Rp. 1.024.801.400,-. Anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan gedung sekretariat SLRT pada tahun 2017.

Pada Bulan Oktober 2017, Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan implementasi SLRT dari Kementerian Sosial, sehingga dilakukan perluasan-perluasan ke seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa yang melibatkan pelaksana SLRT.

Pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

“Terkait permasalahan dan kendala dalam implementasi, mekanisme dan standar pengelolaan data dan penanganan belum terintegrasi maksimal. Mekanisme evaluasi dan pemanfaatan penanganan belum terintegrasi antar pemangku kepentingan dan aliran data dan informasi antar pemangku kepentingan belum terstandarkan,” ujar Wakil Bupati Sumbawa.

Monitoring dari Bappenas dan KOMPAK selanjutnya melakukan peninjauan lapangan di Desa Motong Kecamatan Utan. (SN-02)

 

Comments
Loading...