Batas Darat Sumbawa-KSB Tuntas, Masih Saling Klaim di Pulau Kalong

Suaranusa.com, Mataram—Tuntasnya sengketa batas antara Kabupaten Sumbawa (KS) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ditandai oleh adanya Permendagri Nomor 123 Tahun 2017 tentang batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB.

Sedangkan batas wilayah di bagian laut dua Kabupaten tersebut masih menyisakan persoalan. Persoalan tersebut terletak pada saling klaim di Pulau Kalong yang berada di antara Kecamatan Alas Barat di KS dan Kecamatan Poto Tano di KSB.

Terhadap hal tersebut, Kemendagri bersama Pemprop NTB dan dua Kabupaten bersengketa akan mengagendakan pada kesempatan lain dan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Sumbawa, Muhammad Lutfi Makki, yang dihubungi, mengutarakan bahwa penyelesaian sengketa batas di laut antara KS dan KSB tetap difasilitasi Pemprop NTB. Hal tersebut juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Pemprop akan memfasilitasi KS dan KSB. Hasil keputusannya akan dibawa ke Kemendagri untuk dibahas lebih lanjut,” urai Kabag Humas dan Protokoler Setda Sumbawa.

Sedangkan sengketa batas di darat antara KS dan KSB dinyatakan tuntas melalui Permendagri Nomor 123 tahun 2017. Kementerian Dalam Negeri melalui Pemprop NTB menyerahkan Permendagri tersebut kepada Pemda KS dan Pemda KSB, pada Selasa (13/02/2018) di Kantor Gubernur NTB di Mataram.

Penyerahan Permendagri 123 tahun 2017 oleh Pemprop NTB kepada KS dan KSB.

Perwakilan Pemda Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Wakil Bupati Sumbawa, didampingi Kabag Pemerintahan, Kabag Humas dan Protokol, serta anggota Tim Penegasan Batas Wilayah lainnya. Sementara perwakilan Pemda KSB dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, didampingi Kabag Pemerintahan, Camat Poto Tano, dan anggota Tim Penegasan Batas lainnya.

“Kami bersyukur permasalahan batas dua Kabupaten bersaudara ini bisa tuntas berkat kepatuhan kedua belah pihak atas aturan yang berlaku,” ungkap Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah.

Mewakil Pemda KSB, Asisten Pemerintahan dan Kesra KSB, Mukhlis, mengatakan, penyerahan Permendagri tentang Batas Daerah KS dan KSB itu merupakan sejarah emas bagi kedua kabupaten dalam membangun daerah masing masing.

“KSB yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Sumbawa siap menjadi adik yang baik dalam kerja bersama menuju kemajuan kedua Kabupaten,” ujarnya.

Kasubbag Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Pemprov NTB, H. Edy Purwanto menjelaskan bahwa Permendagri tersebut baru beberapa hari diserahkan secara resmi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri RI kepada Pemprov NTB, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan secara resmi kepada kedua kabupaten.

“Kami baru saja menerima Permendagri tersebut beberapa hari yang lalu sehingga langsung kami serahkan kepada KS dan KSB,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa penegasan batas Kabupaten memiliki arti sangat penting dalam penataan administrasi pemerintahan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu semua pihak wajib mentaati segala ketentuan dalam Permendagri tersebut.

Rapat bersama Pemda Kabupaten Sumbawa, KSB, dan Pemprov NTB itu juga menyepakati untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap titik koordinat TK satu, PBU A sampai PBU B pada minggu pertama bulan April 2018.

Pada saat verifikasi lapangan itu kedua Kabupaten wajib menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing masing daerah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Adapun untuk penetapan batas laut disepakati untuk diagendakan pada kesempatan lain dan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (SN-02)

Comments
Loading...