Pansus II DPRD NTB Konsultasikan Raperda Bale Mediasi

Suaranusa.com, Sumbawa–Pansus II DPRD Provinsi NTB menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi di Kabupaten Sumbawa pada Kamis (15/03/2018). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Pansus II DPRD NTB, Sekda Sumbawa, Tokoh dan Praktisi Hukum NTB, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kabag Hukum Setda Sumbawa, Camat Se-Kabupaten Sumbawa serta sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Rasyidi, menyambut baik kedatangan Pansus II DPRD NTB dalam rangka konsultasi publik Ranperda tentang Bale Mediasi. Disebutkan Sekda bahwa Bale Mediasi merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bale Mediasi ini dinilai sangat positif dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Pimpinan Pansus II DPRD NTB, Baijuri Bulkiah, menyebutkan bahwa Perda tentang Bale Mediasi ini merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga banyak daerah-daerah lain yang mengapresiasi inisiatif Pemprov NTB bahkan mulai mempelajari konsep Bale Mediasi tersebut untuk diterapkan di daerahnya masing-masing.

Politisi asal Partai Demokrat tersebut menyebutkan bahwa setiap pasal maupun ayat dalam sebuah regulasi berpeluang untuk diinterpretasi. Oleh karena itu Ranperda tentang Bale Mediasi ini perlu dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan maupun sumbangan pemikiran dari para pihak sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Pada kesempatan itu, Tokoh dan Praktisi Hukum NTB yang juga salah seorang inisiator Bale Mediasi, Lalu Mariyun, SH., MH., menjelaskan bahwa salah satu latar belakang lahirnya konsep Bale Mediasi adalah tingginya volume perkara di Pengadilan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya.

Oleh karena itu terangnya, lahirlah konsep Bale Mediasi yakni memberdayakan kembali lembaga-lembaga adat dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. “Keberadaan Bale Mediasi pada dasarnya untuk membantu masyarakat menyelesaikan sengketa perdata maupun tindak pidana ringan dengan cara mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat,” paparnya.

Artinya kata Mariyun, bahwa para pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan difasilitasi oleh mediator yang tersertifikasi, disegani, berkharisma dan berwibawa serta memiliki pengetahuan yang luas.

Dengan adanya Bale Mediasi tersebut, diharapkan para pihak yang bersengketa mendapatkan win-win solution yang dapat memuaskan kedua belah pihak secara damai. (SN-02)

 

Comments
Loading...