Menakar Berfungsinya Hukum Pemilihan di NTB

suaranusa.com – Hukum (legal) adalah susunan aturan yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu ketertiban, kepatuhan, keadilan, kepastian dalam menjalankan sesuatu dengan benar. Hal tersebut dapat diukur dengan sejauh mana system yang ada dapat berfungsi dengan baik.

 

Bicara tentang hukum pemilihan, mengukur sejauhmana hukum Pilkada yang sudah berjalan secara efektif di Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maka dapat dilihat dari sejumlah indikator yang dapat diamati dan dilihat secara empiris hingga tahapan yang sedang berjalan saat ini.

 

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum itu dapat dilihat dari sistem hukum yang bertolak dari beberapa proposisi. Diantaranya Legal behavior yaitu prilaku hukum dari subjek hukum yang diakibatkan oleh adanya hukum itu sendiri. Kaitannya dengan pemilihan kepala daerah bahwa dalam sistem hukum pemilihan semua pihak dimungkinkan menjadi subjek hukum sekaligus sebagai objek hukum.

 

Tindakan hukum atau perbuatan hukum dilakukan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, konsistensi, kesadaran bahkan kemampuan melakukan suatu perbuatan untuk menghindari pelanggaran hukum, walaupun pada motivnya adalah perbuatan melawan hukum yang domodifikasi dengan menghindari tidak terpenuhinya unsur perbuatan tersebut dalam dugaan pelanggaran pemilihan.

 

Hal ini disebabkan oleh bebarapa hal, salah satunya adalah hubungan antara subjek hukum dengan institusi penegak hukum. Pada aspek hukum sosial hubungan seseorang dengan orang lain akan mempengaruhi perilaku hukum itu sendiri baik untuk menciptakan norma baru untuk menghindari norma yang sedang berlaku atau memberlakukan hukum pada objek hukum tertentu atas kepentingan tertentu.

 

Berangkat dari hal tersebut pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang sedang berlangsung di NTB saat ini, secara empiris diketahui terjadi sejumlah pelanggaran. Sebut saja pelanggaran kampanye yang berujung pada pembubaran paslon akibat tidak mengantongi ijin kampanye, kemudian sejumlah pelanggaran yang menjerat para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diputuskan maupun dalam proses tindak lanjut oleh intitusi yang berwenang.

 

Masih  maraknya pelanggaran pemilihan di NTB sebagai realitas hukum pemilu yang masih belum berfungsi dengan baik. Entah disebabkan masih lemahnya kesadaran, konsitensi terhadap hukum dari perserta, tim kampanye, lembaga penegak hukum pelilihan maupun penyelenggara pemilihan itu sendiri.

Dalam dunia politik, keberanian pelaku melakukan perbuatan melawan hukum sangat ditentukan untuk kepentingan tertentu.

 

Hukum pemilihan  tidak akan pernah tegak, dan dapat berjalan dengan baik selama pihak-pihak yang memungkinkan melakukan perbuatan hukum belum memiliki kesadaran dapat konsisten dengan aturan yang ada. 

 

Pilkada di NTB dapat menjadi Pilkada yang berintergritas, masih  membutuhkan belajar, dan meningkatkan kesadaran hukum pemilihan itu sendiri dari semua pihak, demi mendapatkan  pemimpin yang  bermartabat dari sebuah proses yang berintegritas.

Comments
Loading...