Gelar Voting, Rosiadi Nilai Dispar NTB Ingkari Kesepakatan

Suaranusa.com, Mataram– Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah(Sekda) Propinsi NTB, Rosiadi Sayuti telah menunjuk ketua Asosiasi Pariwisata Islami Indonesia (APII), Tuan Guru Fauzan Zakaria sebagai ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pengusulan dan Penunjukan TG Fauzan Zakaria ini digelar pada acara rapat dan musyawarah di kantor Dinas Pariwisata pada tanggal 21 Maret 2018 dan dihadiri oleh seluruh anggota tim 9 BPPD.

Belakangan, muncul informasi bahwa beberapa orang dari tim 9 tersebut tidak setuju dengan usulan Sekda, mereka kemudian menggelar rapat di kantor Dinas Pariwisata pada Rabu 28 maret 2018 kemarin, dan melakukan voting. Dari hasil Voting, ketua PHRI NTB, Lalu Abdul Hadi Faishal, unggul dengan peroleh 6 suara dan TG Fauzan 3 suara.

Ada beberapa kejanggalan saat rapat tersebut digelar, yaitu dengan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh penentu kebijakan BPPD. Yang mana surat tersebut dikirim oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Lalu mohammad Faozal.

Undangan rapat tersebut berbunyi:

Sehubungan dengan pembentukan kepengurusan BPPD Provinsi NTB belum mencapai kata sepakat, setelah dua kali diadakan diadakan pertemuan, melalui ini kami harapkan kehadiran seluruh anggota pada hari Rabu, 28 Maret 2018. Tertanda: H. L. Moh Faozal, S.sos. Ms.i.

Menanggapi hal ini, Rosiadi menegaskan bahwa rapat penunjukan ketua BPPD  yang digelar pada tanggal 21 Maret 2018 telah menuai kesepakatan yaitu bahwa TG Fauzan terpilih sebagai ketua BPPD  karena tidak ada satupun pengurus lainnya yang komplain dengan usulan Rosiadi..

“Waktu itu pak Kadis (Lalu Faozal) meminta pendapat dari yang lain, nah, tidak ada yang berpendapat, akhirnya sepakat berarti. Misalnya ada yang mau komplin terhadap saran saya ya seharusnya dilakukan pada saat itu dong. Apa alasannya mari kita diskusikan. Akhirnya sampai selesai rapat tidak ada yang komplin, bahkan keputusan itu hanya tinggal menandatangi berita acara,” kata Rosiadi, Kamis (29/3/2018).

Sehingga, kata dia, sesuai aturan organisasi, rapat tanggal 21 Maret 2018 adalah rapat yang bersifat final dan resmi, sedangkan rapat dan musyawarah pada tanggal 28 Maret 2018 yang digelar Dinas Pariwisata adalah rapat tidak resmi.

Karena itu, kata dia, jika ada hasil kesepakatan yang dihasilkan pada rapat yang digelar kepala Dinas Pariwisata tersebut, maka  itu tergolong sebuah bentuk pengingkaran karena digelar secara tidak resmi.

“Tidak boleh lagi ada musyawarah setelah itu. Etika berorganisasinya harus begitu. Resmi undangannya, resmi mengundang, saya hadiri dan menyampaikan usulan (Fauzan Zakaria) itu. Jika sampai terbentuk atau ada kesepakatan lain Itu artinya mengingkari kesepakatan resmi,” kata Rosiadi.

(SN-01)

Comments
Loading...