Viral!! Karena Plat Bodong, Politisi PDIP Kota Bima Berseteru Dengan Polisi

Suaranusa.com, Kota Bima– Berawal dari video debat panas antara Kasatlantas Kota Bima AKP Riyan Faishal, S.IK dengan Politisi PDIP Kota Bima, Ruslan. Video tersebut di unggah di media sosial Facebook oleh akun Imam Mulya.

Tautan videonya adalah https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1967949216572455&id=100000721862808.

Menurut Kasatlantas Kota Bima, Ruslan telah mendapatkan dua kali teguran. Pada tanggal 17 April 2018, Bapak Ruslan di tegur oleh Kasatlantas Res Kota Bima saat acara debat kandidat Walikota Bima. Yang bersangkutan berjanji untuk mengganti plat kendaraannya dengan yang asli.

Pada tanggal 19 April 2018, Ruslan kembali di tegur oleh Kasatlantas. Kali ini, politisi PDIP ini beralasan dalam perjalanan ke bengkel mobil untuk ganti plat kendaraannya dengan plat yang asli.

Pada Sabtu, 21 April 2018, Pengurus Partai PDIP ini bertemu dengan Kasatlantas Kota Bima kemudian ditanyakan kelengkapan SIM dan STNK nya, ternyata Ruslan tidak membawa SIM A nya, sehingga STNK mobil tersebut diambil untuk jaminan, setelah Ruslan mengganti plat nopolnya, untuk ke Kantor Satlantas Kota Bima mengambil STNK kendaraannya. Namun, komunikasi berlanjut ke perdebatan seperti yang tampak pada video yang viral tersebut.

Ruslan menyetop kendaraan Dinas Kasatlantas Kota Bima yang dikemudikan oleh Kanit Dikyasa Satlantas Kota Bima, sambil marah marah beliau menanyakan surat tugas Kasatlantas Kota Bima.
Akhirnya Kasatlantas Kota Bima meminta tilang kendaraan, Ruslan di antar oleh anggota Satlantas Kota Bima.

Ruslan kemudian menghubungi Kapolres Kota Bima. Kapolres Kota Bima kemudian menghubungi Kasatlantas Kota Bima, AKP Riyan Faishal, S.IK dan memberikan kebijakan untuk mengambil sendiri mobilnya dengan syarat membawa dan memasang STNK nya yang asli.

Mengenai kasus tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda NTB KBP Arman Achdiat, S.IK.M.Si mengatakan bahwa Bahwa siapapun yang melanggar aturan tetap kita beri sanksi, seharusnya tokoh masyarakat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas.

Dia tegaskan bahwa saat ini Polri khususnya Polantas tetap akan memberikan himbauan, teguran sampai dengan tindakan hukum berupa penyitaan kendaraan maupun surat-surat.

“Apalagi menggunakan plat palsu itu pidana,” ujar mantan Kasatreskrim Polwiltabes Bandung ini.

Lebih lanjut, AKBP Arman Achdiat, S.IK.M.Si menyatakan bahwa Setiap kendaraan dalam pasal 64 UU No 22 tahun 2009 dijelaskan tentang regristrasi kendaraan bermotor bahwa plat nopol merupakan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor).

“Artinya setiap kendaraan yang yang digunakan dijalan wajib di registrasikan(didaftarkan) dimana dalam registrasi tersebut meliputi : identitas kendaraan, identitas pemilik dan dalam pemanfaatannya pun sudah di atur sesuai dg wilayah masing-masing,” terangnya.

“Jadi plat kendaraan yang dimaksud seperti MAN 1 jelas jelas sudah melanggar aturan, karena disamping tidak sesuai dengan praktiknya juga sudah salah Penggunaan nya,” tambah alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini.

“Saya Himbau kepada semua masyarakat, dalam waktu dekat akan dilaksanakan operasi patuh Gatarin 2018. Selain target operasi yang sudah ditentukan. Akan saya tambahkan lagi tentang penggunaan plat nopol yang tidak sesuai dengan aturan. Masyarakat agar paham terhadap kondisi ini. Akan menjadi pidana bila melakukan pemalsuan TNKB atau surat-surat lainnya,” tutup Dirlantas Polda NTB ini mengingatkan.

Masyarakat pun banyak mengomentari video yang viral tersebut, seperti misalnya Abu Fauzan,” sok berkuasa, sebentar lagi tumbang, kasian bpk polisi, semangat pak polisi, lanjutkan, jangan takut ” komentarnya di postingan yang viral tersebut.

Lain lagi komentar Yusnizar Islamy, “Pak Polisi, selama anda benar dan sesuai aturan, lakukan langkah dan tindakan. Semua sana di mata hukum”.

Berbagai komentar menyatakan dukungannya kepada Kasat Lantas Res Kota Bima untuk menindak yang bersalah.

Ketua Masyarakat peduli keselamatan berkendaraan (MPKB) NTB, Zulkipli, SE, MM menyatakan bahwa para Politisi seharusnya menjadi contoh, apalagi mereka biasanya akan menjadi anggota legislatif.

“Kita ini punya penyakit mentang – mentang, dan menganggap status mereka selaku Politisi adalah senjata mereka untuk bisa selalu bisa ‘mengkondisikan’ apa saja yang mereka langgar. Menurut saya, ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya Politisi, janganlah keinginan untuk bergaya dan menjaga wibawa dengan melanggar aturan, kita bisa tetap bergaya tanpa harus melanggar aturan lalu lintas,” pungkasnya. (SN-01)

 

Comments
Loading...