Bawaslu Akan Cek Dugaan Pelanggaran Kampanye di Bengkel

Suaranusa.com, Mataram– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB hari ini, Rabu (25/04/2018), akan melakukan pengecekan terhadap beberapa kelompok yang diduga secara terang terangan menolak pasangan calon gubernur untuk berkampanye. Salah satunya adalah majelis Az-Zikro, Bengkel.

Yang mana, berdasarkan keterangan rilis yang diterima, pimpinan majelis Az-Zikro, H. Mahdudin menyatakan bahwa akan menolak pasangan calon gubernur lainnya untuk datang ke desanya selain pasangan Ali- Sakti.

“Sekarang kami akan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Lombok Barat, untuk melihat adakah laporan masyarakat terkait penolakan itu,” ujar Itratif, Rabu (25/4/2018).

Itratif menegaskan, penolakan dan larangan kampanye adalah bentuk pelanggaran pemilu dan masuk ke ranah pidana sesuai dengan undang undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 187 ayat 4 tentang pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Isi dari undang undang tersebut adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.”

Untuk itu ia mengatakan jika Panwaslu Lombok Barat telah menerima laporan masyarakat terkait penolakan ini maka pihaknya akan menindak tegas. Namun, jika tidak ada laporan yang masuk, maka ia akan memerintah para Panwas Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan croscheck ke lokasi.

“Kami akan perintahkan mereka untuk kroscek ke lokasi, karena sekali lagi saya tegaskan, penolakan kampanye merupakan pelanggaran hukum,” kata Itratif.

Selain majelis Az-Zikro, Bawaslu juga akan melakukan kroscek ke beberapa lokasi yang diduga melanggar aturan kampanye seperti baliho yang dipasang di pintu gerbang salah satu Dusun di NTB.

Yang mana, kata Itratif, di baliho tersebut berisi pelarangan pasangan calon lain untuk datang kampanye baik secara dialogis maupun monologis selain pasangan calon nomor urut 2, Ahyar- Mori.

“Ada kami terima foto yang bertuliskan warga di Desa itu menolak pasangan lain, itu juga masuk ke ranah pelanggaran,” tandas Itratif. (SN-01)

Comments
Loading...