Eks Direktur PDAM Sumbawa ‘Meradang’

Suaranusa.com, Sumbawa Besar—Lantaran tidak menerima SK pemberhentiannya sebagai Direktur PDAM Sumbawa, Hasanuddin, angkat bicara kepada publik. Meski masa jabatannya sudah berakhir per 16 Mei 2018 lalu, SK pemberhentiannya belum diterima.

“Setelah masa jabatannya saya habis, tidak ada SK pemberhentiannya. Tiba-tiba, muncul surat pengangkatan Direktur yang baru. Setiap upacara saya menyampaikan tidak lagi mencalonkan diri sebagai Direksi. Saya juga sudah sampaikan dalam rapat dengan para kepala cabang,” tegasnya.

Dia mengaku hanya melihat foto copy surat pemberhentian atas dirinya. Namun surat aslinya tidak dikirimkan kepadanya.

Menurutnya, sesuai ketentuan, jika surat pemberhentian pejabat lama, barulah dilakukan kegiatan serah terima jabatan dengan pejabat yang baru. Persoalan tersebut ternyata menimbulkan masalah baru yang mana di dalam PDAM mulai terkotak-kotak. Ada pegawai yang tetap mendukungnya sebagai Direktur.

“Meski belum ada surat pemberhentian Direktur sebelumnya, pejabat yang baru sudah mengangkat sejumlah pegawai PDAM untuk ditempatkan sebagai Kepala Cabang. Padahal, oknum pegawai tersebut sudah diskorsing karena diduga bermasalah,” papar Hasan.

Sebenarya, dia telah berkomunikasi dengan Direktur yang baru mengenai permasalahan internal di PDAM tersebut. Meski demikian, dia selalu menyampaikan bahwa hal itu tidak boleh menghalangi pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja dia tetap meminta agar Direktur baru menghentikan mutasi karyawan agar tidak berakibat fatal nantinya.

“Saya tidak keberatan diberhentikan. Saya juga sudah tidak mau lagi menjabat sebagai Direktur. Namun, tanpa adanya surat pemberhentian, jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa dia tidak mau mundur dari jabatan. Saya berharap agar dia bisa diberikan surat pemberhentian,” ujar Hasanuddin.

Menyikapi keluhan Hasanuddin, Ketua Dewan Pengawas PDAM Sumbawa, Irawan Subekti, menegaskan bahwa sesuai ketentuan, tidak perlu ada SK pemberhentian apabila masa jabatan yang bersangkutan telah habis. Pergantian Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa dengan Pejabat sementara (Pjs) sesuai dengan aturan.

“Sebenarnya persoalan itu sudah tuntas. Pihaknya sudah menjelaskan ketika dilakukan pertemuan saat itu. Bahwa SK pengangkatan Pjs Direktur PDAM Sumbawa, Tajuddin, itu yang asli,” jelasnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Kabag Ekonomi Setda Sumbawa tersebut, meski tanpa SK pemberhentian, masa jabatan Dirut PDAM sebelumnya yang habis pada 16 Mei 2018, secara otomatis akan berhenti sehari setelahnya.

Dasarnya Perda nomor 7 tahun 2013 PP tentang organisasi PDAM dan PP 54 tahun 2017, bahwa Direksi berhenti berdasarkan dua hal yakni berhenti dan diberhentikan. Jika berhenti, maka ada dua alasan, yakni meninggal dunia atau masa jabatan yang berakhir.

Posisi Hasanuddin papar Bekti, bahwa dengan berakhirnya masa jabatan otomatis dia berhenti tanpa ada lagi SK pemberhentian. Maka sangat jelas tidak ada SK pemberhentian karena jelas di SK berakhir sampai tanggal 16 Mei 2018. Kecuali  berhenti sebelum tanggal 16 baru ada SK pemberhentian dengan alasan-alasannya.

Selain itu, berakhirnya masa jabatan Dirut sebelumnya secara otamatis pula diterbitkannya SK pejabat baru yang berlaku paling lama enam bulan atau sampai dengan terpilihnya Direktur yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan segera untuk mengisi kekosongan pimpinan PDAM karena bersifat perusahaan.

Terhadap eks Dirut PDAM, Pemda tegas Irawan Subekti akan memberikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas dedikasi dan kinerja Hasanuddin selama menjabat sebagai leader PDAM Sumbawa.

“Tentu saja akan ada, tergantung juga dengan kemampuan PDAM. Kondisi keuangan PDAM saat ini dalam keadaan kurang baik,” sebutnya.

Dia pun mendukung agar jangan dulu memutasi karyawan namun mengedepankan konsolidasi guna perbaikan manajemen pada masa transisi kepemimpinan di PDAM. Karena  yang paling penting sekarang adalah konsolidasi sehingga persoalan yang ada di PDAM seperti kekurangan air bisa diatasi. Kemudian manajemen diperbaiki karena kemarin itu ada beberapa wilayah di Sumbawa yang airnya masih macet.

“Kami sedang menggodok aturan terkait dengan pemilihan Direktur baru.  Akan dibuka secara umum. Tentunya sesuai persyaratan yang tercantum di perundang-undangan,” tandasnya. (SN-03)

Comments
Loading...