‘Sedot Bio Gas’ Pejabat KSB Jadi Tahanan Kota

Suaranusa.com, Sumbawa Besar–Seorang oknum pejabat di Dinas Penanam Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HJ, ditetapkan sebagai tahanan kota oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa.

HJ yang menjabat Kepala Dinas tersebut,  bersama ESK, menjadi tersangka dalam kasus Biogas di KSB, setelah Polres setempat melimpahkan berkas perkara ke Kejari Sumbawa, Selasa (03/07/2018).

HJ bersama hukumnya, Sobaruddin, SH., mendatangi Kejari Sumbawa dan ESK didampingi oleh pengurus Asosiasi Konsultan Indonesia.

Sebenarnya, kedua orang tersangka tersebut mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, Jaksa Penyidik enggan dan menjadikan keduanya sebagai tahanan kota.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH., mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam kasus itu tersebut. Bahkan juga menyeret nama  seorang tersangka lainnya dalam kasus yang sama, TM, yang masih menjalani vonis hukuman dalam kaaus lain di Lapas Mataram.

Sebenarnya ujar Raka, saat proses pelimpahan, kedua tahanan tersebut sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. HJ beralasan dia menderita sakit jantung. “Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dari Rumah Sakit Siloam di Mataram,” sebut Raka. HJ kata Raka, sudah menitipkan uang pengganti senilai Rp 328 juta.

Sedangkan ESK beralasan bahaa dia merupakan tulang punggung keluarga. “Berdasarkan pertimbangan itulah kami tetapkan sebagai tahanan kota.

Raka menegaskan bahwa dengan penerapan status kedua tersangka sebagai tahanan kota, otomatis mereka tidak boleh meninggalkan kota.

“Keduanya wajib lapor seminggu sekali, hingga kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram,” tandas Raka.

Usai Hari Bhakti Adhyaksa, kasus ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Proyek pembangunan instalasi listrik biogas di KSB tersebut dilaksanakan pada 2013 lalu. Pemda KSB melaksanakan program instalasi listrik ini di enam Kecamatan di KSB dan menelan anggaran senilai Rp 1,299 miliar. Dengan waktu pengerjaan selama 75 hari.

Polres KSB sudah menetapkan tiga orang tersangka, TM (kontraktor), ESK  (Konsultan Pengawas) dan HJ (PPK yang juga saat itu menjabat sebagai Kadis ESDM KSB).

Pencairan pembayaran proyek yang dilaksanakan CV Agung Sembada tersebut sudah dilakukan, namun fakta hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari Fakultas Tekhnisk Jurusan Tekhnik Sipil Universitas Mataram, terdapat perbedaan perhitungan volume dan kualitas bangunan.

Ditemukan bahwa bobot pekerjaan belum mencapai 42,08 persen. Kerugian negara akibat proyek tersebut hingga Rp 323 juta lebih. (SN-03)

Comments
Loading...