Warga Miskin di Lombok Barat Keluhkan Alur Pengurusan BPJS

suaranusa.com – Alur pengurusan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) bagi keluarga miskin masih terkesan panjang dan birokratis. Masyarakat miskin harus bolak-balik dari satu dinas ke dinas lainterkait dengan pengurusan BPJS dan bantuan jaminan lainnya.

Hal ini diakui Mohri (36) salah satu warga Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat, saat dijumpai suaranusa.com, Selasa (17/7/2018) di RSUD Tripat Lobar.

Sebagai warga desa yang letaknya paling jauh dan tidak punya pengalaman dalam mengurus administrasi, Mohri merasa kebingungan ketika harus melengkapi administrasi pengurusan di tiap dinas terkait.

“Kami selaku warga yang tidak mengerti birokrasi sangat berharap adanya pelayanan satu pintu untuk mengurus BPJS dan sejenisnya seperti bantuan jaminan sosial daerah, belum lagi saya harus bawa keluarga yang dalam keadaan sakit,” ungkap Mohri. Ia berharap supaya pengurusan administrasi dilakukan satu pintu sehingga warga yang dari tempat jauh bisa dapat kemudahan dalam mengurus masalah administrasi tersebut.

Terpisah, Anggota Dewan Komisi IV dari Partai PKS, Nurul Adha yang ditemui Suaranusa di kantor DPRD Lobar, mengemukakan, selaku pemerintah dan pelayan masyarakat mestinya harus bisa berempati terutama pada masyarakat miskin.

“Pemerintah harus berempati pada warga miskin, seperti halnya dalam pengurusan BPJS maupun jaminan sosial lainnya. Mungkin dengan cara satu pintu, paling tidak dinas terkait harus berembuk untuk sistemnya, karena masalah dana itu sudah ada, tinggal dirembukkan bagaimana supaya masyarakat miskin tidak merasa kesulitan, lebih kasihan lagi kalau keadaannya sudah parah terus mengurus jaminannya kebingungan karena tidak tahu mau kemana,” jelasnya. (SN04)

Comments
Loading...