Tunda Bayar Kompensasi Lahan, Warga Gedor Kantor Bupati

SUARANUSA.COM – Puluhan warga Kecamatan Utan melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (19/7) pagi. Mereka menuntut Pemda Sumbawa untuk memberikan kompensasi atas lahan masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Beringin Sila.

Awalnya, massa yang dipimpin Roni Pasarani melakukan konvoi di sepanjang jalan dalam Kota Sumbawa. Dalam hal ini, massa mendesak Pemda dan DPRD Sumbawa untuk segera menyelesaikan persoalan lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Sebab, masyarakat mengaku telah menguasai lahan itu sejak tahun 1989 hingga sekarang. Bahkan massa mengaku memiliki Sporadik dan sertifikat atas lahan yang masing-masing dikuasai oleh mereka.

Massa meminta Pemda dan DPRD Sumbawa untuk menyelesaikan dugaan penerbitan Sporadik pada 2017 yang dilakukan oleh oknum Desa Motong. Juga menelusuri dugaan memuluskan kompensasi atau ganti rugi yang dilakukan oknum tertentu di Pemda  Sumbawa.

Massa menilai, kelompok masyarakat yang menguasai lahan pertanian dari tahun 1989 mengalami nasib yang suram dengan di bangunnya Bendungan Beringin Sila. Karena pemerintah sudah menzolimi rakyatnya. Karena menyatakan lahan yang di kuasai rakyat sejak tahun 1989 itu adalah kawasan hutan. Namun, malah ada sekelompok masyarakat yang mendapat kompensasi. Padahal tidak pernah menguasai lahan dan hanya berdasarkan sporadik tahun 2017.

Massa kemudian mendatangi Kantor Bupati Sumbawa. Di lokasi tersebut, massa kembali menyampaikan aspirasinya. Massa aksi langsung diterima di Ruang Rapat oleh Bupati Sumbawa. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa H. M Husni Djibril,B. Sc, para Kabag Setda Sumbawa, KUPT KPH Puncak Ngengas dan perwakilan masyarakat Kecamatan Utan yang berjumlah sekitar 20 orang.

Dalam pertemuan itu, massa meminta kepada Bupati Sumbawa agar dapat memberikan kompensasi lahan pembangunan Bendungan Beringin Sila. Menurut masyarakat, ada lahan seluas sekitar delapan hektare yang merupakan hutan belantara. Namun pemerintah mengeluarkan Sporadik dan telah di lakukan kompensasi terhadap laham tersebut. Massa meminta kepada Bupati  agar dapat mendorong serta membantu masyarakat. Agar dapat memndapat kompensasi dari pembangunan Bendungan Beringin Sila.

Menanggapi hal itu, Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, B.Sc akan membayarkan kompensasi apabila sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila lahan tersebut berada dalam kawasan hutan, maka bupati tidak akan membayar lahan tersebut. Karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, KUPT KPH Puncak Ngengas, Dadas Kuswardana menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemetaan lokasi yang termasuk dalam Kawasan Hutan, serta hutan luar kawasan, yang merupakan dasar untuk pinjam pakai kawasan. Apabila ingin mengunakan atau memanfaatkan Hutan Kawasan harus melalui beberapa perizinan.

Berdasarkan aturan, tanah negara yg dipinjam pakai oleh perseorangan maupun kelompok tidak dikenakan ganti rugi. Untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Bendungan Beringin Sila sebesar 143 hektare sudah sampai tahap akhir. Sehingga pembangunan fisik dapat disegerakan. Mendengar pernyataan itu, massa kemudian meninggalkan lokasi. (SN03)

Comments
Loading...