Pembangunan SPBU Darek Belum Jelas Kantongi Izin, Warga: Legalkah?

SUARANUSA.COM – Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, sudah berjalan hampir sebulan lebih, namun sejauh ini menjadi dilema di pihak kecamatan dan warga Desa Darek. Pasalnya, belum adanya kepastian izin yang dipegang oleh perusahaan SPBU yang diperlihatkan kepada pihak pemerintah kecamatan.

Hal itu disampaikan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin SH, saat diwawancarai wartawan Suaranusa.com di ruang kerjanya, Senin (23/7/2018).

Kamarudin menjelaskan, sejauh ini belum pernah melihat dokumen izin pembagunan SPBU tersebut. “Sudah terbit atau tidak surat izin pembangunannya saya tidak tahu, yang jelas sejauh ini belum pernah saya lihat dokumen izin tersebut,” tegasnya.

Sedangakan menururt seorang warga Desa Darek yang enggan disebutkan namanya mengakui adanya pembangunan SPBU di desanya. Hal itu, menurut warga, sedikit mengusik penghasilan para pedagang  eceran minyak premium dan sejenisnya. “Warga akan berpikir ketimbang beli di tempat eceran, mending langsung ke distributornya (SPBU, red) saja,” katanya.

Selain itu, beberapa warga juga menyinggung masalah prosedural izin pembangunan SPBU tersebut. Karena menurut sepengathuan tokoh masayarakat Desa Darek, prosedur izin pembangunan suatu tempat usaha harus mengantongi izin tertulis dari pemerintah desa, di mana badan usaha tersebut akan didirikan.

Terkait dengan izin pembangunan SPBU tersebut, Hery salah seorang mandor pekerja harian untuk pembangunan SPBU tersebut meyakini, surat izinnya pasti ada. “Tidak mungkin sebuah perusahaan besar melalaikan soal izin, karena mereka juga paham tentang aturan pembangunan,” katanya.

Namun Hery juga mengakui sampai saat ini belum melihat surat izin pembangunan tersebut dengan alasan bukan ranahnya dia, karena dia hanya seorang mandor pekerja. (SN04)

Comments
Loading...