Hindari Penumpukan Penduduk, Dinas Perkim Lobar Susun RP3KP

SUARANUSA.COM, Lombok Barat – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat (Perkim Lobar) Rabu kemarin (1/8) mengadakan penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP), yang dilaksanakan di Senggigi melibatkan sejumlah unsur seperti Real Estate Indonesia (REI), sejumlah developer dan beberapa SKPD di Lobar.

Kepala Dinas Perkim, Ir. Lalu Winengan menjelaskan, RP3KP ini adalah langkah awal penataan kawasan permukiman. Dengan adanya dokumen ini semua pihak akan tahu di mana penyebaran kawasan perumahan, kawasan kumuh hingga Rumah Tidak Layak Huni (RLTH). “Jadi RP3KP ini sangat penting disusun, apalagi Lobar adalah penyangga Kota Mataram,” jelasnya.

Melalui kegiatan penyusunan ini, Winengan berharap banyak mendapat masukan dari stake holder seperti REI, Dinas Pertanian, Dinas Perijinan, PU, dan Bappeda yang punya kaitan dengan pengaturan kawasan tata ruang. Dengan penyusunan ini dihajatkan supaya Lobar kedepannya menjadi tertata.

“Ini kalau tersusun bagus maka tidak lagi terjadi penumpukan di satu wilayah. Lobar akan tertata asri dan menjadi kawasan yang betul-betul bisa menjadi contoh,” lanjut pria yang menjabat Sekretaris NU NTB itu.

Ditambahkan Winengan, dengan tersusunnya RP3KP ini pihaknya punya payung hukum untuk menyetop orang-orang yang menjual kaplingan yang tidak sesuai tata ruang. Misalnya mereka yang membikin kaplingan perumahan dengan lebar jalan cuma 3 meter.

“Ini kan bikin kumuh. Jadi nanti tidak ada lagi orang  bikin jalan semeter dua  meter hanya untuk motor dan cidomo saja yang bisa lewat,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Lobar yang diwakili Sekda H.M. Taufiq menjelaskan, dokumen yang akan dihasilkan ini adalah dokumen yang bisa dijadikan perencanaan kedepan. Untuk itu pihaknya merasa perlu mendapat banyak saran dari REI dan SKPD untuk dijadikan acuan bersama nantinya.

“Supaya  nantinya kita jangan ragu. Ini juga untuk bahan evaluasi RTRW kita sehingga tidak ada keraguan lagi harus  membangun perumahan di mana di tiap-tiap kecamatan di Lobar,” jelasnya.

Dokumen ini juga, lanjut Sekda, akan jadi bahan acuan di masa mendatang sehingga strategi pembangunan menjadi jelas. Selama ini Lobar belum punya pedoman seperti apa di sebuah kecamatan itu kalau ada orang mau mengusulkan sebuah pembangunan. Oleh karena itu data dasar harus dibuat sehingga begitu ada  yang mengajukan izin, maka sudah ada dasarnya. “Ini jadi produk kita bersama supaya tuntas maslaah perumahan di Lobar,” pungkasnya. (SN04)

Comments
Loading...