Ganjar Pranowo, merupakan tokoh politik yang berasal dari PDIP. Gubernur Jawa Tengah itu, digadang-gadang menjadi calon paling kuat untuk memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Namun ditengah melambungnya nama Ganjar Pranowo di kancah perpolitikan Indonesia, Ganjar Pranowo pernah terbelit beberapa kontroversi. Dikutip dari berbagai sumber, berikut rangkumannya
Kasus Pembangunan Stadion Manahan.
Pada tahun
2018, Ganjar Pranowo terlibat dalam kontroversi terkait pembangunan Stadion
Manahan di Solo, Jawa Tengah. Terdapat dugaan penyelewengan dana proyek yang
melibatkan beberapa pihak, termasuk Ganjar Pranowo. Namun, penting untuk
dicatat bahwa pada saat itu, Ganjar Pranowo membantah terlibat dalam korupsi
tersebut dan kasus tersebut masih dalam proses investigasi.
Polemik Pembatasan Salat Idul Fitri.
Pada tahun
2021, Ganjar Pranowo memicu kontroversi ketika mengeluarkan kebijakan
pembatasan salat Idul Fitri di Jawa Tengah selama pandemi COVID-19. Beberapa
pihak mengkritik kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai campur tangan
berlebihan dalam kehidupan agama dan melanggar kebebasan beribadah. Namun, di
sisi lain, ada juga yang mendukung kebijakan ini sebagai upaya untuk
mengendalikan penyebaran virus.
Isu Pengelolaan Sampah.
Masalah
pengelolaan sampah di Jawa Tengah menjadi sorotan pada beberapa kesempatan. Ada
laporan tentang penanganan sampah yang tidak memadai, termasuk masalah di
tempat pembuangan akhir (TPA) dan kebijakan pengelolaan sampah yang dinilai
kurang efektif. Pihak-pihak yang mengkritik Ganjar Pranowo menyoroti kegagalan
dalam mengatasi masalah ini di provinsi tersebut.
Kontroversi Pengangkatan Pejabat.
Pengangkatan
pejabat dalam pemerintahan Jawa Tengah juga telah menjadi sumber kontroversi.
Ada tuduhan bahwa Ganjar Pranowo memilih pejabat berdasarkan pertimbangan
politik atau kepentingan pribadi daripada kualifikasi yang sesuai. Hal ini
dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan merusak kepercayaan publik terhadap
integritas proses penunjukan pejabat.
Isu Pengelolaan Dana Bansos.
Dalam
beberapa kesempatan, terdapat laporan dan kontroversi seputar pengelolaan dana
bantuan sosial (bansos) di Jawa Tengah. Beberapa pihak mengkritik tata kelola
dana bansos yang dianggap kurang transparan dan adanya dugaan penyelewengan
atau penyalahgunaan dana tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa
pernyataan ini perlu diverifikasi lebih lanjut dan didasarkan pada informasi
yang tersedia pada saat itu.
