Jakarta, - Media sosial diramaikan dengan kontroversi setelah beredar video viral tentang pencabutan bendera Partai Golkar di Kota Medan, sementara bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibiarkan tetap berkibar. Insiden ini langsung menimbulkan tuduhan netizen terhadap Bobby Nasution, Walikota Medan, yang diduga memilih kasih dalam menangani masalah ini.
Dalam video yang tersebar luas, terlihat sejumlah petugas
yang mencabut bendera Partai Golkar yang berkibar di beberapa titik di Kota
Medan. Sementara itu, bendera PDIP di tempat yang sama dibiarkan tetap
terpasang tanpa ada tindakan pencabutan yang dilakukan. Video ini menjadi viral
dengan cepat, memicu gelombang reaksi dari masyarakat.
Netizen di media sosial langsung memberikan berbagai
komentar dan tuduhan terhadap Bobby Nasution, yang juga merupakan suami dari
Puan Maharani, Ketua Umum PDIP. Banyak yang menyebut tindakan ini sebagai
bentuk pemilihan kasih dan penyalahgunaan wewenang, dengan menganggap Bobby
Nasution memberikan perlakuan khusus kepada partai yang diketuai oleh istrinya.
Dalam merespons kontroversi ini, Bobby Nasution mengeluarkan
pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa pencabutan bendera Partai Golkar
merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Medan sebagai bagian dari rutinitas perawatan bendera. Menurutnya, pencabutan
bendera tersebut bukanlah bentuk diskriminasi politik atau pemilihan kasih.
Namun, pernyataan tersebut tidak berhasil meredakan amarah
netizen. Tuduhan pemilihan kasih terus berlanjut, dengan sebagian besar netizen
yang tetap skeptis terhadap penjelasan tersebut. Beberapa politisi dan aktivis
juga turut berkomentar, menyerukan agar pemerintah setempat melakukan
investigasi mendalam untuk menyelesaikan kontroversi ini secara adil dan
transparan.
Saat ini, kasus pencabutan bendera Partai Golkar dan
dibiarkannya bendera PDIP di Medan masih menjadi topik pembicaraan yang hangat
di dunia maya. Keputusan selanjutnya yang diambil oleh pihak berwenang akan
sangat penting untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan publik
terhadap proses politik dan penegakan hukum.
