Sidang pemakzulan Presiden Korea Selatan yang ditangguhkan, Yoon Suk Yeol, dimulai pada Selasa, dengan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah ia harus dicopot dari jabatannya terkait upaya darurat militer yang gagal. Pada 3 Desember, Yoon memerintahkan militer menyerbu parlemen untuk mencegah pemungutan suara yang menolak penangguhan pemerintahan sipil, tetapi upaya tersebut gagal, memicu krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.
Setelah pemakzulan, Yoon berlindung di kediaman presiden dan menolak panggilan investigasi atas tuduhan pemberontakan, menggunakan pengawal presiden untuk mencegah penangkapannya. Pemakzulan penjabat presiden sebelumnya, Han Duck-soo, bulan lalu semakin memperburuk situasi politik, sementara penjabat presiden saat ini, Choi Sang-mok, menyerukan negosiasi damai.
Sidang pertama dari lima sesi dimulai pukul 14.00 waktu setempat, dengan sesi berikutnya dijadwalkan pada 16, 21, dan 23 Januari, serta 4 Februari. Para ahli hukum menyebut pengadilan akan meninjau apakah deklarasi darurat militer Yoon melanggar konstitusi dan apakah tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pemberontakan.
Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari sejak 14 Desember untuk memberikan keputusan. Tim hukum Yoon mengumumkan ia tidak akan hadir pada sidang pertama dengan alasan keamanan, tetapi sidang tetap berlanjut meski tanpa kehadirannya.
Sementara itu, tim investigasi gabungan dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dan kepolisian sedang mempersiapkan upaya baru untuk menangkap Yoon atas tuduhan pemberontakan. Upaya sebelumnya gagal karena pengawalnya memblokir akses. Jika berhasil, Yoon akan menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.
CIO memperingatkan bahwa siapa pun yang menghalangi penangkapan dapat menghadapi tuntutan pidana. Di sisi lain, pengawal Yoon telah memperkuat kediamannya dengan kawat berduri dan barikade bus. Tim hukumnya mengklaim bahwa surat perintah penangkapan itu ilegal dan meminta polisi tidak terlibat dalam penangkapan. CIO juga memperingatkan bahwa pihak yang menghalangi dapat dikenai tuntutan atas penyalahgunaan wewenang.