Gubernur Aceh Buka Temu Penyair 8 Negara

Gubernur Aceh Buka Temu Penyair 8 Negara

BANDA ACEH (Litera) – Gubernur Aceh H Zaini Abdullah, Jumat (15/7/2016) malam akan buka Temu Penyair 8 Negara di Anjong Mon Mata Banda Aceh. Acara yang dilaksanakan Dinas Kebudaayan dan Pariwisata Aceh More »

Cek kesiapan Mudik lebaran, DPR sidak  Bandara Soetta

Cek kesiapan Mudik lebaran, DPR sidak Bandara Soetta

Ketua DPR Ade Komarudin mengecek kesiapan mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait kenyaman dan keamanan penumpang di bandara tersebut. “Tadi kami mengecek dua hal utama untuk calon pemudik yang menggunakan pesawat More »

Komisi V Sidak Jalur Mudik

Komisi V Sidak Jalur Mudik

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana berharap tahun ini pemerintah dapat lebih siap mengantisipasi arus kendaraan yang melalui jalan tol. Hal itu agar kemacetan parah di Tol Cipali tidak terulang More »

Imunisasi Kanker Serviks Harus Jadi Program Nasional

Imunisasi Kanker Serviks Harus Jadi Program Nasional

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Chaniago, termasuk yang gusar dengan meningkatnya perempuan penderita kanker serviks (mulut rahim) di Indonesia. Tidak sedikit perempuan yang masih produktif harus meninggal More »

HMI Harus Cetak Kader Ekonomi

HMI Harus Cetak Kader Ekonomi

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta meminta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk ikut mencetak kader Ekonomi. Hal ini penting, karena Indonesia sangat kekurangan ahli-ahli dibidang ekonomi. Tidak seperti kader politik, yang jumlahnya More »

 

Gubernur Aceh Buka Temu Penyair 8 Negara

pertemuan-penyair-8-negara-563x353

BANDA ACEH (Litera) – Gubernur Aceh H Zaini Abdullah, Jumat (15/7/2016) malam akan buka Temu Penyair 8 Negara di Anjong Mon Mata Banda Aceh. Acara yang dilaksanakan Dinas Kebudaayan dan Pariwisata Aceh bekerjasama dengan Lapena berlangsung, 15-18 Juli 2016 di Banda Aceh.

Cek kesiapan Mudik lebaran, DPR sidak Bandara Soetta

dpr

Ketua DPR Ade Komarudin mengecek kesiapan mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait kenyaman dan keamanan penumpang di bandara tersebut.

“Tadi kami mengecek dua hal utama untuk calon pemudik yang menggunakan pesawat pertama aspek kenyamanan penumpang, yang kedua aspek keamanan,” kata Ade di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Rabu.

Ade Komarudin melihat seluruh pihak yang menyelenggarakan layanan transportasi udara, mulai dari otoritas bandara, dirjen perhubungan udara, petugas maskapai, teknisi pesawat, pilot, sampai dengan porter bandara.

Untuk aspek kenyamanan penumpang, Akom (panggilan Ade Komarudin) melihat kesiapan petugas dan bandara serta berbincang dengan petugas dan melihat fasilitas bandara.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi penundaan jadwal penerbangan, kalau terjadi keterlambatan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Mengenai fasilitas, politikus Partai Golkar ini tidak mau ada penumpang yang tidak bisa duduk di ruang tunggu, toiletnya bersih, dan lebih baik lagi kalau takjil disediakan bagi yang berpuasa.

Menurut dia, mengenai aspek keamanan, melakukan uji kelayakan, mengecek ban pesawat, baling-baling, dan bagian dalam pesawat, wajib ada pelampung, tabung oksigen harus bekerja, pemadam, dan seterusnya.

“Kami juga melihat catatan penerbangan, izin terbang pilot dan copilot serta memastikan dilakukan ramp check yang lebih regular menjelang puncak mudik yang diperkirakan terjadi Sabtu dan Minggu nanti,” katanya.

Dia mengatakan, khusus mengenai keterlambatan ataupun penundaan penerbangan, dirinya mendorong maskapai lainnya untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi dan perbankan agar penumpang bisa klaim uangnya balik, jika tidak jadi terbang atau ditunda ke hari lain.

Dia mendorong maskapai lain mencontoh Garuda dan Citylink yang menggandeng Askrindo dan Bank BRI untuk menjamin penumpang jika terjadi penundaan penerbangan.

“Kunjungan saya ini lanjutan dari rangkaian kunjungan DPR mengecek kesiapan pemerintah melayani transportasi pemudik tahun ini. Kami mulai dari cek stasiun kereta api, korlantas, dan hari ini di bandara Soekarno Hatta, besok akan berkunjung ke terminal bus di Pulo Gadung dan Kampung Rambutan,” ujarnya.

Ade mengatakan Bandara Soekarno Hatta dipilih untuk dikunjungi karena berdasarkan data Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menyebutkan bahwa lebih dari 47 persen pemudik pesawat domestik di Indonesia dilayani di Bandara tersebut.

Selain itu menurut dia, dari sekitar 3,7 juta pemudik yang menggunakan pesawat tahun lalu, 1,7 juta terbang atau datang dari Bandara Soekarno Hatta.

Migrasi TV Analog Terhambat Akibat Konglomerasi TV Sudah Nyaman

tv

Awal Juni 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memberikan ijin uji coba siaran televisi digital kepada para pendatang baru di industri penyiaran yang berstatus sebaai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Uji coba siaran mulai bisa dilakukan terhitung sejak pertengahan Juni 2016 hingga 15 Desember 2016 di 20 wilayah. Bila diperlukan waktu pengujian bisa diperpanjang.

Nusantara TV (NTV) telah memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan uji coba siaran perdana pada 28 Juni 2016. NTV merupakan pemain baru di industri penyiaran tv digital yang bernaung di bawah NT Corp melalui anak usahanya PT Nusantara Media Mandiri. Menurut Nurdin Tampubolon, Presiden Komisaris NTV, Indonesia sudah terlambat dalam proses migrasi siaran tv analog ke digital (analog switch off/ASO). Padahal di negara-negara lain, proses migrasi analog ke digital sudah dilaksanaan.

“Migrasi siaran dari analog ke digital di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan, karena dari sisi teknologi dinilai lebih baik dibandingkan siaran analog dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Kalau saya melihat, kita ini sudah tertinggal sangat jauh. Seluruh dunia kini sudah mulai menerapkan siaran digital, tetapi karena adanya konglomerasi media televisi ini, kita judi terlambat,” tuturnya saat peluncuran siaran digital perdana NTV di Jakarta, Selasa (28/6).

Untuk itu, NTV mendesak kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk segera merampungkan regulasi yang berkaitan dengan undang-undang penyiaran, sehingga seluruh stasiun televisi dapat secepatnya melakukan migrasi dari analog ke digital.“Pemerintah dan DPR harus segera menyelesaikan itu. Siaran digital ini suatu keniscayaan karena kita sudah tertinggal lama, sudah sembilan tahun lho RUU Penyiaran tertahan di DPR,” katanya.

Menurut Nurdin, sebagai stasiun televisi pertama yang sudah mengudara melakukan siaran digital, pihaknya hanya diberi uji coba siaran digital selama enam bulan ke depan oleh pemerintah hingga regulasi undang-undang penyiaran dirampungkan oleh DPR. Menurutnya, jika regulasi itu rampung, maka pemerintah akan membagikan set top box (STB) kepada masyarakat yang masih menggunakan siaran analog untuk beralih ke digital.

“Nanti pemerintah yang akan memberikan set top box itu kepada masyarakat. Karena itu kami akan terus mendorong agar regulasi ini rampung,” ujarnya.

Terpisah, CEO NTV Jakarta, meyakini saat ini masyarakat sudah siap untuk melakukan migrasi dari analog ke digital. Menurutnya, jika masih ada masyarakat yang menggunakan televisi analog, dapat membeli set of box yang kini dijual bebas dengan harga yang tidak terlalu mahal “Kami yakin masyarakat sudah siap untuk melakukan migrasi ini,” katanya.

CEO Nusantara TV Jakarta itu menjelaskan saat ini Nusantara TV sudah melakukan siaran digital secara serempak di lima kota di seluruh Indonesia seperti di daerah Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Medan dan Batam.

Dirinya menargetkan tahun ini akan melakukan ekspansi di seluruh wilayah hingga tersebar di 12 kota di seluruh Indonsia.“Saat ini memang baru lima kota saja, tapi target kami ada beberapa kota lagi yang akan kami jangkau,” tukasnya. Seperti diketahui, uji coba siaran televisi digital ini akan melibatkan para pemangku kepentingan yaitu KPI, LPP TVRI, penyedia konten dan industri perangkat. Uji coba siaran televisi digital terrestrial bersifat non komersial dan dengan masa laku uji coba selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Dimana wilayah layanan yang dapat dilakukan uji coba (bahwa telah terbangun infrastruktur multipleksing TVRI) adalah sebanyak 20 lokasi. Tujuan uji coba siaran TV digital ini adalah dalam rangka penelitian aspek teknis dan non teknis meliputi kinerja perangkat dan sistem penyiaran multipleksing, perencanaan dan konfigurasi jaringan SFN, MFN, dan/atau gabungan SFN dan MFN.

Pemerintah Harus Menata Mata Rantai Distribusi Vaksin

vaksinpalsu

Kehebohan vaksin palsu yang beredar di beberapa sarana kesehatan masyarakat mendapat perhatian serius dari anggota komisi IX DPR, Adang Sudrajat. Kejadian yang ternyata sudah berlangsung lama ini merupakan sebuah pukulan keras kepada dunia kesehatan Indonesia akan rapuhnya bangunan sistem kesehatan nasional.

Penyanderaan WNI Tak Bisa Ditolerir

tya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid desak Kementerian Luar Negeri RI untuk menekan pemerintah Filipina agar mengamankan wilayah lautnya dari ancaman kelompok separatis. Mengingat, dalam kurun waktu singkat, tiga kali ABK Indonesia menjadi korban pembajakan di wilayah perairan Filipina.

” Selama tiga bulan terakhir sudah lebih dari 40 orang warga Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Seringnya penyanderaan ini sudah tidak bisa ditolerir. Untuk itu, saya meminta Kemenlu untuk menekan pemerintah Filipina agar lebih serius menjaga wilayah perairannya. Seringnya warga Indonesia yang menjadi sandera bukan tidak mungkin kembali terjadi pada waktu yang akan datang.” ujar Meutya di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (24/6).

Meutya juga meminta Kemenlu dan aparat terkait seperti TNI, POLRI, dan BIN berkoordinasi untuk segera melepaskan WNI yang disandera.

” Saya mendukung kebijakan pemerintah untuk tidak membayar sepeser pun bagi kelompok separatis, karena akan berdampak negatif bagi keamanan WNI kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri kita sudah jelas, perlindungan WNI menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ketua Bidang Luar Negeri DPP Golkar ini juga meminta pemerintah segera mengimplementasikan joint declaration hasil pertemuan trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina yang menyepakati 4 poin kerjasama dalam upaya pengamanan kawasan perairan di perbatasan tiga negara.

” Potensi ancaman penculikan, penyanderaan, dan perompakan oleh kelompok bersenjata di wilayah laut Indonesia-Malaysia-Filipina semakin tinggi, seiring dengan potensi ekonomi dan perdagangan yang besar di ketiga negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia dan Filipina perlu segera menyepakati Standart Operating Procedure kerjasama keamanan di kawasan, agar jika terjadi keadaan bahaya, ketiga negara telah mempunyai prosedur pengamanan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan tujuh WNI kembali disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan yang diduga faksi Abu Sayyaf. Tujuh WNI ini anak buah kapal dari Kapal Charles 001, dan disandera di sekitar Laut Sulu. Penyanderaan terjadi pada Senin (20/6) siang. Penyandera terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama membawa tiga ABK lalu kemudian kelompok kedua datang dan membawa empat ABK. Sedangkan enam ABK yang lain dibiarkan bebas. Pemerintah Indonesia telah mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. (Jay)

Komisi V Sidak Jalur Mudik

mudik

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana berharap tahun ini pemerintah dapat lebih siap mengantisipasi arus kendaraan yang melalui jalan tol. Hal itu agar kemacetan parah di Tol Cipali tidak terulang kembali seperti tahun-tahun sebelumnya.

Keberadaan Madrasah Harus Diperkuat

madrasah

Fraksi PKB DPR RI berpandangan perlunya perhatian semua pihak untuk keberlangsungan madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah. Mengingat realitasnya obyektif pendidikan madrasah masih menghadapi ragam problematika. Sehingga perlu ada pengutan untuk hal ini, lewat peraturan.

Rumah Sakit Kanker Milik Pemerintah Perlu Ditambah

Adang Sudrajat

Bandung, (21/6) – Rumah sakit kanker milik pemerintah hingga saat ini hanya ada satu menjadi perhatian anggota komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat. Pasalnya, penyakit ini menjadi masalah yang serius di seluruh dunia karena menjadi urutan pertama penyebab kematian.

Imunisasi Kanker Serviks Harus Jadi Program Nasional

chaniago

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Chaniago, termasuk yang gusar dengan meningkatnya perempuan penderita kanker serviks (mulut rahim) di Indonesia. Tidak sedikit perempuan yang masih produktif harus meninggal karena penyakit yang yang disebabkan infeksi Human Papilloma Virus (HPV) ini.

HMI Harus Cetak Kader Ekonomi

oso

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta meminta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk ikut mencetak kader Ekonomi. Hal ini penting, karena Indonesia sangat kekurangan ahli-ahli dibidang ekonomi. Tidak seperti kader politik, yang jumlahnya sudah sangat banyak.

Aktivis Deklarasikan Komunitas Muslim Anti Rasisme

muslim

Jakarta – Puluhan aktivis, pemuda dan pelajar menghadiri deklarasi Komunitas Muslim Anti Rasisme atau Komar. Komar berdiri di tengah isu-isu yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum Lebaran Sudah Ada Kapolri Baru

tito

Pimpinan DPR RI ingin mempercepat pembahasan dan pelaksanaa uji kelayakan kepatutan terhadap calon tunggal Kapolri Tito Karnavian. Sehingga diharapkan, seluruh prosesnya dapat selesai sebelum Lebaran.

Wakil Ketua MPR Jual Daging Murah di Kompleks Parlemen

daging

Wakil Ketua MPR Sapta Odang (OSO) suatu siang di Kompleks Senayan, Jakarta, tampak sangat marah ketika harga daging setiap menjelang Ramadan, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru selalu melonjak naik di atas harga normal untuk menyebut istilah abnormal. Biangnya adalah kartel daging yang telah menggurita sehingga seenaknya mematok harga.

RUU Kebidanan Sangat Mendesak

bidan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Republik Indonesia untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin sekolah bidan. Banyak bidan yang ternyata tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai.

Muslub Dewan Kesenian Depok Didahului Mosi Tak Percaya

muslub dkd OK

Maman S Mahayana sebut enam kesalahan Ketua Umum DKD Domisioner.

DEPOK —Musyawarah luar biasa yang diadakan oleh Dewan Kesenian Depok (DKD) pada 29 April 2016 berbuntut. Misbahul Munir yang diganti dan dinyatakan demisioner dalam forum tersebut tidak mengakui adanya muslub. Ini menimbulkan reaksi dari pengurus DKD. Munir dinilai tidak mengerti organisasi dan tidak mengerti Dewan Kesenian.

Seniman Depok Menolak Muslub Dewan Kesenian Diulang

IMG_20160430_093732_875

DEPOK –Seniman Depok menolak wacana muncul bahwa musyawarah luar biasa Dewan Kesenian Depok (DKD) harus diulang. Mereka menganggap musyawarah luar biasa yang diadakan pada 29 April 2016 lalu sah dan sudah sesuai dengan mekanisme organisasi. “Mengulang musyawarah luar biasa justru itu inkonstitusional,” kata pelukis Puguh Tjahjono di Depok, Sabtu, 4 Juni 2016.

Isan Setiawan, Pejuang dari Desa Sedari

isan setiwan 2

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peranan penting dan manfaat yang banyak baik langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar. Namun, akibat pengelolaan yang buruk, ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai terancam punah sehingga akan mempercepat proses abrasi pantai dan dalam beberapa tahun kedepan, garis pantai akan lebih cepat bergeser ke arah daratan.