Meski tantangan logistik dan lingkungan semakin berat, pimpinan Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis pembangunan pusat pemerintahan inti ibu kota baru di Kalimantan Timur akan selesai pada paruh pertama tahun 2024.
Ketua Otoritas IKN yang baru
dilantik, Bambang Susantono, dalam jumpa pers, Selasa, mengatakan dengan
jaminan pendanaan dari APBN setidaknya untuk dua tahun ke depan dan dengan
masalah pembebasan lahan yang sudah diselesaikan, pembangunan di zona 1A, di
mana gedung-gedung pemerintah yang vital akan dibangun, bisa segera dimulai.
“Kami sadar ini akan menjadi
usaha besar, tetapi kami optimis semua gedung pemerintahan, mulai dari Istana
Negara dan kompleks kementerian hingga kompleks DPR, akan siap pada 2024,” kata
Bambang.
Bambang, mantan pejabat
Asian Development Bank (ADB), juga mengatakan batas waktu penyelesaian seluruh
proyek konstruksi di zona 1A adalah pada tanggal pemilihan umum 14 Februari
2024.
Dia menambahkan, pendanaan pembangunan hanya
mengandalkan APBN dan pemerintah akan mengandalkan pendanaan dari swasta untuk
fasilitas pendukung.
“Kami akan mengizinkan
investor untuk membangun sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan untuk
mendukung kehadiran pegawai pemerintah yang akan pindah begitu pusat
administrasi siap […] Kami ingin membuat ibu kota baru menjadi lingkungan yang
layak huni untuk semua,” kata Bambang.
Pernyataan Bambang itu
muncul kurang dari sebulan setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara
simbolis meresmikan pembangunan ibu kota baru negara di distrik Sepaku, Penajem
Paser Utara, Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan
rencana relokasi meskipun ada sejumlah kemunduran, termasuk penarikan investor
yang telah berjanji untuk ikut serta, seperti Softbank Group Jepang.
Perusahaan Jepang itu
dilaporkan siap menginvestasikan US$30 miliar hingga US$40 miliar di ibu kota
baru, sebagian besar dari biaya pengembangan awal.
Membangun infrastruktur
dasar ibu kota akan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun ($32,6 miliar).
Pemerintah berencana untuk membayar seperlima dari tagihan itu dari anggaran
negara, meninggalkan empat perlima sisanya bergantung pada investasi swasta.
IKN telah berjanji untuk
menjadikan ibu kota baru sebagai kota ramah lingkungan di mana penduduk dapat
hidup berdampingan dengan alam.
Bambang, bagaimanapun,
mengakui bahwa mengingat situasi iklim mikro di tahun-tahun mendatang,
gedung-gedung baru di daerah itu akan sangat bergantung pada AC.
“Tapi saat ini kita sedang
menanam jutaan pohon baru agar ke depan daerahnya lebih sejuk dari sekarang,”
ujarnya seraya menambahkan bahwa Otoritas IKN menanam 15 juta pohon per tahun.
Kepala IKN juga mengatakan
bahwa semua moda transportasi umum di ibu kota baru akan memiliki jejak karbon
yang kecil dan kemungkinan semuanya akan menggunakan listrik.
Desain Istana Negara yang
baru akan mencakup jalan raya lima jalur di depan kompleks, fitur baru yang
memungkinkan parade budaya atau militer, katanya.
Dalam pernyataan yang
dipublikasikan di situs IKN, otoritas mengatakan “Presiden Indonesia akan
merayakan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di situs IKN pada 17 Agustus
2024”.
Sementara itu, Wakil Ketua IKN Otoritas Donny
Rahajoe, mantan eksekutif raksasa properti Sinar Mas, mengatakan bahwa dalam 19
bulan ke depan, sebuah lembaga baru akan melaksanakan proyek konstruksi
besar-besaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah negara.
“Bahkan pengembang properti
paling kaya pun hanya berhasil membangun di atas lahan 100 hektar per tahun.
Dengan IKN, kita harus membangun 500 ha per tahun,” kata Donny dalam acara yang
sama, Selasa.
Meski terkendala logistik,
Donny mengaku yakin Otoritas IKN bisa menyelesaikan tugas tersebut.
“Masalah terbesar bagi
pengembang swasta kebanyakan adalah pembebasan lahan. Di lokasi ibu kota baru,
kami tidak memiliki masalah itu, ”katanya.
Donny mengatakan
penyelesaian kompleks pemerintah dan fasilitas pendukungnya akan menjadi kunci
untuk menarik penduduk baru dan investor ke ibu kota baru.
“Sebagai seseorang dari
industri real estate, saya ingin menggunakan analogi bahwa pusat pemerintahan
baru ini adalah apa yang kita sebut gedung pertunjukan, dan inilah yang akan
menarik perhatian, [ke ibu kota baru],” kata Donny.
Setelah selesainya pusat
pemerintahan, IKN kemudian akan pindah ke proyek tahap kedua mulai tahun 2025,
yaitu memulai pembangunan gedung berorientasi bisnis.
Secara terpisah, Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan pemerintah akan
mengalokasikan dana hingga Rp 30 triliun untuk membiayai proyek ibu kota baru.
“Tahun depan kami akan
sisihkan antara Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk belanja pembangunan
ibu kota baru,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers.
Dia mengatakan uang dari
APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, serta
fasilitas kesehatan, pendidikan dan keamanan.